Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi PKS mempertanyakan tiga hal terkait perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Pertama, status RUU, kedua, prosedur perundang-undangan, dan ketiga, urgensi.
“Pertama, soal status RUU BPIP ini apa harus jelas. Apakah DIM Pemerintah atas RUU HIP atau inisiatif RUU baru dari pemerintah. Keduanya berimplikasi pada prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dan, ini akan menjawab pertanyaan,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Jumat (17/7).
Kedua, kalau DIM pemerintah atas RUU HIP, artinya sikap pemerintah melanjutkan RUU HIP. Kalau RUU inisiatif (baru) harus dibahas sesuai prosedur dari awal.diajukan, dibahas Baleg, untuk dimasukkan prolegnas, dan disetujui Paripurna.
“Sikap Fraksi PKS tegas sejak awal meminta RUU HIP dicabut sesui aspirasi ormas, tokoh, dan rakyat Indonesia. Dan, tidak perlu ada gantinya,” ujarnya.
Ketiga, apa urgensi RUU BPIP? Sehingga pemerintah sepertinya serius mengajukan apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang.
“Toh, BPIP sudah ada, dibentuk dengan Perpres, dan sudah seharusnya menunjukkan kinerjanya. Tinggal dibuktikan dulu peran dan kiprahnya dalam memperkuat Pancasila karena publik justru melihat lembaga ini lebih banyak kontroversinya daripada kinerjanya,” ujar dia.
Pimpinan DPR, kata Jazuli, harus menjelaskan kepada Fraksi-Fraksi terkait status, prosedur, dan urgensinya. Semua itu ada alas formilnya berupa surat resmi. Dan semua akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sudah tentu tidak bisa diputuskan secara lisan melalui pernyataan publik,” katanya. (Msh)
