Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jimly Asshiddiqie, mengeritik pola komunikasi publik yang ditunjukkan pemerintah. Dia menilai langkah Presiden Joko Widodo mengirim lima menteri kabinet Indonesia Maju dalam menyerahkan RUU Badang Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke DPR RI.
Dia menilai pemerintah hanya menunjukkan sisi persatuan para elite. Joko Widodo hendak menyampaikan pesan bahwa semua elit setuju dengan RUU BPIP.
“Ini cara berkomunikasi untuk memenangkan publik karena kita harus merukunkan, jangan diteruskan ini polarisasi. Jadi caranya itu dengan mengirim lima menteri, untuk menggambarkan semua mendukung, ini kan caranya belum pernah terjadi. Tapi ini tak begitu pas untuk dilakukan,” kata Jimlu dalam diskusi daring di Jakarta, Ahad (19/7).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai gaya komunikasi pemerintah hanya memperlihatkan persatuan para elite. Sangat disayangkan, persatuan antara elit dan rakyat tidak ditampilkan sama sekali.
“Jadi susah, komunikasinya hanya mempersatukan elite, tetapi kerumunan pejabat dengan rakyat itu tidak ditunjukkan. Saran saya, bagaimana merajut ulang kondlik di tengah masyarakat. Untuk itu, yang harus melawan nafsu permusuhan ini harus ditujukan dari atas, jangan dilawan permusuhan itu dengan permusuhan,” ucap dia.
Pada Kamis (16/7) lalu, Menko Polhukam, Mahfud MD, menyerahkan konsep draf RUU BPIP ke pimpinan DPR di Kompleks Parleme, Jakarta. Mahfud didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (ASF)
