Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai Presiden Joko Widodo tidak mungkin membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ini karena Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekanoputri, tercatat sebagai ketua dewan pengarah badan yang dibentuk Jokowi melalui Perpres No.7/2018 itu.
“Walaupun rasanya (BPIP) tidak mungkin dibubarkan, karena kita tahu siapa ketua dewan pengarahnya, kita tahu siapa presiden yang membentuknya,” kata Refly Harun melalui kanal You Tube-nya, Jumat (24/7).
Dia menjelaskan, Jokowi tidak mungkin membuat kebijakan yang bisa merugikan PDI Perjuangan. Terlebih lagi, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan yang berhasil merebut kursi presiden RI selama dua periode.
“Tidak maungkin dalam satu garis mereka saling memotong. Walaupun kadang-kadang antara presiden (Jokowi) dan ketua umum PDIP (Megawati) tidak selalu sama, tidak selalu segaris. Tapi, tidak mungkin kemudian ada tindakan-tindakan yang sangat frontal yang akan merugikan kedua belah pihak, merugikan aliansi yang dibangun,” ucap dia.
Secara terpisah, Refly mengaku sejak dulu sudah menolak keberadaan BPIP. Ia menilai badan tersebut tidak perlu.
“Sikap saya dari dulu jelas menolak keberadaan BPIP, karena menurut saya tidak perlu. Pengalaman sejarah kita ketika pancasila dibajak oleh negara, maka dia menjadi alat gebuk. Maka itu biarkanlah pancasila hidup di masyarakat sebagai falsafah, lalu di negara sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum,” ucap Refly Harun. (Msh)
