Indonesiainside.id, Palu – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengemukakan berbagai potensi kerawanan pilkada di wilayahnya. Menurutnya, terdapat empat kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.
“Kerawanan pilkada di masa pandemi Covid-19 meliputi risiko kesehatan, pemanfaatan fasilitas pemerintah, politik uang, dan mengenai partisipasi masyarakat,” ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Palu, Sabtu, terkait dengan potensi kerawanan Pilkada tahun 2020.
Soal risiko kesehatan dimana adanya risiko tertular virus Covid-19 bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Kemudian, pemanfaatan fasilitas pemerintah, yaitu fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialisasi diri, khususnya bagi petahana.
Selanjutnya mengenai politik uang, sebut Ruslan Husen. Kemungkinan politik uang akan terbuka lebar karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu diantisipasi jika ingin menghasilkan pemimpin yang amanah.
“Berikutnya yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menggunakan hak pilih menurun, ini menjadi satu kerawanan dalam pilkada di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.
Ruslan Husen juga memaparkan mengenai tantangan dan hambatan serta dugaan potensi pelanggaran pilkada di masa pandemi Covid-19 meliputi, sulit dibendung dan sulit membedakan antara pemberian bantuan sosial terkait Covid-19 atau pelanggaran pemilihan.
Kemudian, merebaknya politik uang, daftar pemilih kurang akurat, penertiban alat peraga kampanye (APK), netralitas ASN, kades, dan perangkat desa. Berikutnya, potensi logistik kurang maksimal, potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, potensi partisipasi pemilih menurun, pelanggaran atas larangan kampanye.
Ruslan Husen yang merupakan akademisi nonaktif Untad Palu mengemukakan, Bawaslu Sulteng telah melakukan langkah-langkah pencegahan di antaranya sosialisasi melalui media sosial.
“Bawaslu Sulteng terus optimalkan sosialisasikan larangan pasal 71 UU pemilihan, termasuk potensi-potensi pelanggaran lainnya,” ujarnya.
Bawaslu Sulteng juga telah melakukan pengawasan dan penelusuran serta mengumpulkan keterangan, memastikan dan meneliti bentuk bantuan kepada masyarakat. Serta mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan dalam form A hasil pengawas jika diperlukan untuk dijadikan temuan, setelah penetapan calon oleh KPU.
“Bawaslu juga telah memberikan imbauan, di antaranya menerbitkan surat himbauan kepada kepala daerah untuk tidak menggunakan program bansos untuk kepentingan pilkada,” kata dia.(EP/ant)
