Indonesiainside.id, Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan kasus baru di Tanah Air sebanyak 1.525 kasus per Senin, 27 Juli 2020. Total kasus Covid-19 secara nasional saat ini sudah menembus 100.303 kasus.
Sementara jumlah pasien sembuh melebihi angka 50 persen yaitu sebanyak 58.173 kasus, serta kasus kematian sebanyak 4.838 orang. Data tersebut dikutip dari data resmi Satgas Covid-19 di laman resmi Covid19.go.id.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan di delapan provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar. Kedelapan provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya,” kata Jokowi dalam arahannya kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7).
Presiden Joko Widodo juga meminta agar pengujian, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif. “Jika masih ditemui kekurangan peralatan tes, mesin PCR, kapasitas lab, APD, juga peralatan rumah sakit segera bereskan. Komunikasi dengan rumah sakit, masyarakat, dan daerah harus dilakukan seefektif mungkin,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mewanti-wanti jajarannya untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut dan bekerja secara luar biasa dalam konteks manajemen krisis. Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya.
“Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikitpun. Aura krisis kesehatan terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” ujarnya.
Jokowi juga meminta penyerapan terhadap stimulus penanganan dampak Covid-19 ditingkatkan dan dipercepat. Data yang diterima Presiden per 22 Juli lalu menyebut bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk hal tersebut baru terserap sebesar 19 persen
“Ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” tuturnya. (Aza)
