Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Pendidikan DPR, Ali Zamroni, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Dia melihat ada organisasi yang tak layak mendapatkan bantuan program justru lolos seleksi.
“Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RU harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan. Informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiah, IGNU, dan lain-lain, semestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, bukan NU, Muhammadiyah, dan PGRI,” kata Ali di Jakarta, Senin (27/7).
Ali menilai program itu sudah masuk kategori konflik kepentingan, sebab Sampoerna Foundation mendapatkan ‘kategori gajah’ dalam program tersebut dan berhak mendapatkan pendanaan sebesar Rp20 miliar. Terlebih lagi, Dirjen dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Iwan Syahrir, yang menandatangani SK penetapan organisasi penggerak itu adalah mantan dekan di Universitas Sampoerna.
“Jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan,” ucap dia.
Program Organisasi Penggerak merupakan program Kemendikbud untuk memberi pelatihan dan pendampingan bagi para guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Organisasi yang terpilih akan mendapat hibah untuk menunjang program yang mereka ajukan. Kemendikbud membaginya menjadi 3 kategori yakni gajah dengan bantuan maksimal Rp20 miliar, Macan sebesar Rp5 miliar, dan Kijang Rp1 miliar per tahun. (SD)
