Omnibus Law Ciptaker Dikebut, Demokrat: DPR-Presiden Representasi Siapa, Pemilik Modal Atau Asing?

omnibus law
Mahasiswa dan buruh menolak RUU Omnibus Law. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengeritik langkah pemerintah dan DPR yang terus mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja meski parlemen memasuki masa reses. Dia mengendus ada kepentingan di balik RUU tersebut karena pembahasannya terburu-buru.

“UU yang dibahas secara tidak terbuka, terkesan tertutup dan terburu-buru bisa melahirkan UU yang tidak prokepentingan rakyat dan berakhir penolakan. Lantas Presiden dan DPR yang dipilih oleh rakyat menjadi representasi kepentingan siapa? Pemilik modal? Asing atau investasi?,” cuit Didik, Rabu (29/7).

Didik menyebut, lahirnya RUU Ciptaker sejak awal sudah menimbulkan kecurigaan publik yang cukup luas. RUU itu dinilai cacat sejak lahir atau inkonstitusional, karena memberikan kewenangan kepada presiden yang bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, sejak awal pemerintah kurang transparan dan tidak memberikan ruang partisipasi publik yang cukup. RUU itu juga dianggap sangat pragmatis, sebab konsekuensi logis dari metode Omnibus Law dalam RUU Ciptaker telah menimbulkan pergeseran paradigma dan politik hukum dari berbagai isu dan UU dalam saru RUU.

“Karena tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik dan RUU-nya, serta terkesan pembahasan dan kebutuhannya terburu-buru, saya khawatir ada banyak penumpang gelapnya,” ucap Didik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bada Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, mengakui bahwa Baleg terus membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja selama masa reses. Baleg mengklaim tetap membahas RUU Ciptaker mesti reses karena hendak memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU tersebut. (SD)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here