Pemerintah Bakal Pecat ASN Peserta Pilkada, Jika Tidak Mundur

Karena frasa “tindak pidana umum” yang sebelumnya terdapat pada PP No. 11/2017 telah dihapuskan dalam PP No. 17/2020.

Pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan terhadap PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. (Ant/Msh)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here