Benarkah Kewenangan Sengketa Pilkada Berada di Tangan TUN MA? Hadikuntono Institute Bakal Ulas di Webminar

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Indonesiainside.id, Jakarta – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Hadikuntono Institute (Research, Intelligent and Spiritual) akan menggelar sosialisasi peralihan sengketa pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dari Mahkamah Konstitusi (MK) ke Mahkamah Agung (MA).

Sosialisasi akan digelar secara daring atau on line dalam Webinar menggunakan aplikasi Zoom, Selasa (4/8/2020), mulai pukul 16 00 WIB hingga selesai.

Para calon peserta yang ingin mengikuti Webinar ini bisa mendaftar ke website: bit.ly/sosialisasihadikuntono, atau menghubungi nomor telepon selular 08114191220 atau whatsapp 082114310019 tanpa dipungut biaya alias gratis.

“Bahkan peserta akan mendapat sertifikat,” kata Chief Executive Officer (CEO) Hadiekuntono’s Institute Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Kamis (30/7).

Sesuai Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Suhendra, maka sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan MK untuk menanganinya, kini kewenangan itu dialihkan ke MA.

“Sayangnya, belum semua orang paham akan hal ini, termasuk para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2020 yang akan digelar setentak pada 9 Desember 2020. Sebab itu, sosialisasi ini sangat urgent untuk diketahui bersama,” jelasnya.

Apalagi, kata Suhendra, sengketa pilkada yang ditangani MA terbukti sangat kredibel dan dapat diterima para pihak yang bersengketa.

Untuk itu, dalam Webminar bertajuk “Sosialisasi Nasional Peralihan Kewenangan Sengketa Pilkada dari MK ke MA ini” pihaknya menampilkan narasumber Dr Teguh Satya Bhakti SH MH, Hakim Tata Usaha Negara (TUN) MA.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here