Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat Politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Muhammad Uhaib As’ad, menilai proses demokrasi setelah reformasi 1998 hingga saat ini sangat memprihatinkan. Ini karena proses demokrasi di Indonesia tersandera oleh kekuatan uang.
Konsekuensi dari dari proses semacam itu melahirkan kepala daerah yang hanya jadi ‘kacung’ para oligarki. Tidak menutup kemungkinan Pilkada 2020 kali ini memiliki karakter yang sama.
“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy,” ucap Uhib dalam diskusi daring, Kamis (30/7).
Salah satu penyebab fenomena itu adalah biaya untuk mengikuti Pilkada sangat mahal. Biaya mahal itu menjadi indikasi demokrasi di Indonesia telah tersandera oleh kekuatan pemodal.
Hal itu mengakibatkan hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal cukup uang bisa ikut dalam Pilkada. Akibatnya, masyarakat kecil tidak bisa memanfaatkan haknya untuk memilih dan dipilih.
Hal itu menjadi kesempatan emas bagi para oligarki untuk memanfaatkan keadaan, sekaligus mengendalikan kepala daerah. Para oligarki akan memberikan modal kepada calon kepala daerah di ajang Pilkada.
“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” ucap Uhaib. (SD)
