PDIP Intruksikan Kader Ikut Seleksi Pendamping PKH, Anggota DPR: Nggak Etis

Ilustrasi penerima PKH. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR, Saleh Partaonan Daulay menanggapi rencana kader PDIP mengikuti seleksi koordinator pendamping program keluarga harapan (PKH). Ia mengingatkan, proses rekrutmen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik.

Sebab, program PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat, alat untuk merekrut para pemilih,” ujarnya, Rabu (5/8).

Terlebih, yang didampingi adalah masyarakat tidak mampu. Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, dipastikan mereka akan patuh pada para pendamping. Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan.

“Kan tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH. Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional, tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu,” katanya.

Dalam konteks ini, seleksi pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka. Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar, karena anggaran yang dipakai adalah anggaran APBN.

“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak,” tuturnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here