Tindaklanjuti Pengaduan Mahasiswa, Komnas HAM akan Panggil Mendikbud Nadiem

komnas ham

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menindaklanjuti pengaduan mahasiswa Universitas Negeri Semarang soal dugaan pelanggaran HAM Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, apabila berkas pengaduan lengkap, maka Komnas HAM akan memanggil Nadiem.

“Kami belum jadwalkan (pemanggilan Nadiem), mahasiswa tersebut masih akan melengkapi berkas, kemudian akan dianalisis oleh tim pengaduan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran HAM, maka kami akan panggil pihak terkait termasuk menterinya,” kata Taufan kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Rabu (5/8).

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menjelaskan, aduan berisikan dua poin utama. Nadiem dipandang tidak tanggap terhadap kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Parameternya, mahasiswa membayar uang kuliah secara penuh kendati pembelajaran dilakukan secara virtual. Sedangkan poin kedua, lanjut Beka, terkait pembiaran kementerian yang dipimpin Nadiem atas tindakan represif pihak kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan pembayaran uang kuliah lewat aksi damai.

“Ada dua hal pokok (aduan),” katanya.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim ke Komnas HAM yang tercatat dalam nomor agenda B2801. Kebijakan Mendikbud terkait biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa secara penuh di masa pandemi Covid-19 dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendikbud No 25 Tahun 2020 menyoal tentang biaya kuliah di masa pandemi yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Perwakilan mahasiswa Unnes Franscollyn Mandalika mengatakan, mahasiswa menuntut adanya keringanan pembayaran biaya kuliah, karena ada hak dan kewajiban yang tidak berbanding lurus di masa Pandemi Covid-19 ini.

“Di tengah merosotnya kondisi perekonomian nasional tentunya juga dirasakan oleh mahasiswa maupun keluarganya. Kemudian tidak dinikmatinya hak berupa fasilitas dan layanan pendidikan secara penuh karena pembelajaran yang dilakukan secara daring,” jelas Frans dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Namun, lanjut dia, Mendikbud dianggap tidak mempertimbangkan kondisi tersebut untuk meringankan beban mahasiswa dan malah bertindak sebaliknya dengan menerbitkan Permendikbud 25 tahun 2020. Menurut dia kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan perspektif kedaruratan bencana secara komprehensif sesuai Kepres No 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan Kepres No 12 Tahun 2020 Darurat Bencana Non alam.

“Seharusnya kebijakan mengenai bantuan maupun keringanan biaya kuliah dapat dirasakan oleh semua mahasiswa secara otomatis tanpa perlu mengajukan persyaratan tertentu. Karena jelas seluruh mahasiswa mengalami kerugian dari adanya pandemi Covid-19 yang berakibat tidak mendapatkan layanan pendidikan serta hak lain secara penuh,” katanya. (NE)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here