Buruh Anggap Pemerintah-DPR Buta dan Tuli terhadap Aspirasi Rakyat

Dokumentasi demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/3). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia menilai pemerintah dan DPR sudah buta dan tuli karena tetap ngotot membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Padahal, RUU tersebut mendapat gelombang penolakan dari masyarakat.

“Beberapa kali audiensi menyampaikan penolakan. Tetapi sampai detik ini DPR, pemerintah, dan Presiden (Jokowi) belum menerima aspirasi kita. Pemerintah dan DPR buta dan tuli terhadap aspirasi rakyat,” kata Sekretaris Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Damar Panca, dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8).

Menurut dia, pembahasan RUU Ciptaker bertentangan dengan konstitusi, karena memuat banyak pasal yang merugikan masyarakat. RUU itu tidak bisa mendatangkan solusi, justru akan menambah pengangguran dan memperburuk kondisi kerja. Selain itu, RUU Ciptaker juga berpotensi memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melanggengkan sistem kerja kontrak, magang, dan alih daya.

“DPR telah menabrak prinsip-prinsi demokrasi, hukum, keadilan sosial atau prinsip ekologi. Kami tegaskan menolak secara keseluruhan,” ucapnya.

Dalam acara itu, Ketua KASBI, Nining Elitos, juga melontarkan kritik terhadap pembahasan RUU Ciptaker. Ini karena anggota dewan membahas RUU tersebut saat parlemen memasuki masa reses. Dia menyebut Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas RUU Ciptaker pada 4 Agustus 2020.

Nining mengatakan, masa reses seharusnya menjadi kesempatan para anggota dewan mengunjungi masyarakat di dapil masing-masing. Bukan malah membahas RUU yang sejatinya mendapat penolakan dari masyarakat.

“Namun, panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja tetap melangsungkan rapat-rapat pembahasan selama masa rehat sidang atau reses,” ucap Nining. (ASF)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here