Pemerintah Turunkan TNI dan Polri untuk Penegakan Hukum bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta–Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah melibatkan TNI dan Polri dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya untuk mengawal Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Penanganan COVID-19 ini memerlukan kebersatuan, kebersamaan. Tidak perlu dipertentangkan harus sipil, harus Polri, atau Polri aja. Di dalam rapat-rapat gugus tugas sudah disepakati TNI dan Polri turun tangan dan membantu sepenuhnya untuk covid ini. Baik dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial agar tak jadi penyelewengan hingga tingkat terendah, maupun penegakan disiplin protOkol kesehatan itu. Jadi tak apa-apa,” jelas Mahfud saat konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (7/8).

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi kritikan terhadap pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19, seperti yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Dia pun tidak mempermasalahkan pihak lain yang mempersoalkan pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19 karena perbedaan pendapat boleh-boleh saja.

“Kalau Covidini nampaknya, tak ada persoalan TNI-Polri terlibat, justru diharapkan peran mereka yang banyak untuk penertiban ini. Jadi tidak apa-apa ada yang beda pendapat, boleh saja,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka koordinasi penerapan Inpres ini. “Saya akan segera mengumpulkan dalam sebuah pertemuan, mungkin di awal minggu depan. Senin. Saya akan kumpulkan menteri terkait dan kepala daerah,” kata Mahfud.

Pertemuan itu untuk membicarakan mengenai bagaimana penerapan aturan ini di masing-masing daerah, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum.

Mahfud menerangkan penerbitan Inpres ini memang dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas semua unsur pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia karena perkembangan penularan Covid-19 sejauh ini terus meningkat.

Presiden Jokowi pun tak memberi tenggat waktu penyelesaian dalam menangani Covid-19.

“Selama Covid-19 ini masih ada, koordinasi akan jalan terus. Tetapi memang benar, minimal sebulan sekali saya harus melapor ke Presiden. Nanti kita lapor setiap bulan,” ucap Mahfud. (SD/ ant)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here