Siswa Diizinkan Kembali Belajar Tatap Muka, Menko PMK: Kita Tak Mungkin Terus Berada dalam Ketakutan Covid-19

Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Selama empat bulan lebih, para peserta didik, mulai dari PAUD, santri hingga mahasiswa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini diambil agar semua guru dan siswa dalam keadaan sehat di tengah pandemi.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kembali sekolah di area tertentu. “Ketika kita berani mengambil resiko, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan setinggi mungkin, agar keselamatan para guru, siswa dan pihak terkait dapat diatasi,” kata Muhadjir dalam jumpa pers virtual, Jumat (7/8).

Apabila ada hal-hal yang terjadi, maka dapat dilakukan kapan secepat mungkin seperti yang diharapkan. “Karena itu, saya mengapresiasi dan meminta kepada Kemendikbud dan Kemenag untuk menindaklanjuti,” ujar dia.

Adapun hal yang lebih teknis atau operasional, ini menjadi kewenangan Kemenag dan Kemendikbud. “Tentu juga harus memperhatikan saran dari Satgas daerah masing-masing, dengan demikian saya berharap dari sekolah yang ada di mana harus dilaksanakan, harus diperhatikan sungguh-sungguh,” katanya.

“Kita tidak mungkin terus berada dalam ketakutan dengan dihantui Covid-19 ini tanpa berani keluar dari zona tersebut dengan berbagai persiapan dan antisipasi yang sudah dilakukan. Bila tidak begitu, kita tidak akan kembali seperti sedia kala,” lanjutnya.

Muhadjir mengapresiasi peran semua pihak, termasuk kepala daerah, serta kepala sekolah, guru, dan asatidz atas kerja samanya dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran di masa pandemi. “Atas nama pemerintah pusat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang berupaya keras membantu dukungan sebaik-baiknya agar siswa dapat pengalaman belajar yang bermakna,” ujarnya.

Ia memaklumi model PJJ memiliki banyak kekurangan, namun pembelajaran juga tidak dapat diadakan dengan sempurna di tengah kondisi darurat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi peran mengenai sektor pendidikan.

“Untuk pendidikan madrasah, masih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, mohon hal ini diperhatikan karena pesantren berada di daerah,” ujarnya. (NE)

 

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here