Indonesiainside.id, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menanggap Presiden Joko Widodo berkontribusi langsung melemahkan lembaga anturasuah tersebut. Ini menyusul pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No.41/2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pengalihan itu dinilai Novel merupakan tahap akhir pelemahan KPK. “Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud,” kata Novel kepada wartawan di Jakarta, Ahad (9/8).
Dia menyebut PP tersebut adalah rangkaian dari revisi undang-undang No.30/2002 menjadi undang-undang No.19/2019 tentang KPK. Dalam UU KPK hasil revisi, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebegaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
Novel menjelaskan, implikasi dari aturan itu adalah lembaga pemberantas korupsi yang diberantas, bukan borupsinya. “Ironi,” ucap dia. Untuk bisa memberantas korupsi secara optimal maka diperlukan lembaga antiruasuah yang independen.
Hal itu termaktub dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan The Jakarta Principles. Indonesia telah meratifikasi hal tersebut. Akan tetapi, status independen itu justru diubah dalam UU KPK baru, karena lembaga antirasuah masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif.
“Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi,” ujar Novel. (NE)
