FSP Pertamina Bersatu Gugat Privatisasi Anak Usaha BUMN di MK

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu memperkarakan privatisasi grup perusahaan BUMN tidak dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang perdana di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, kuasa hukum pemohon Janses Sihaloho mengajukan permohonan uji materi Pasal 77 Huruf c dan Huruf d Undang-Undang BUMN.

“Kami menyatakan bahwa Pasal 77 Huruf c dan Huruf d Undang-Undang BUMN secara limitatif hanya mengatur secara tegas persero tidak dapat diprivatisasi. Namun, tidak mengatur secara tegas mengenai perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003,” ujar Janses Sihaloho.

Menurut dia, tujuan utama dibentuknya BUMN adalah mencari keuntungan dan menyediakan barang dan jasa yang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang BUMN.

Namun, dengan dibentuknya grup perusahaan, sebagian besar saham anak perusahaan dapat dikuasai oleh swasta.

Dalam hal Pertamina, dia menyebut pemerintah membentuk dan menetapkan sub-holding dan anak perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina Persero Nomor Keputusan 18C0000/2/2020/SO tentang Perubahan Struktur Organisasi Dasar Pertamina, di antaranya dibentuk sub-holding upstream, sub-holding refinery petrochemical, serta sub-holding commercial and trading.

Selain itu, rencana privatisasi didalilkan sudah direncanakan pemerintah dengan melakukan IPO kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina di level sub-holding.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here