Indonesiainside.id, Jakarta – Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menanggapi sidang tahunan Presiden dan Wakil Presiden di DPR RI. Dia menilai, model sidang tahunan yang berisi laporan lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir yang diwakili oleh Presiden dirasa tidak tepat.
“Secara substansial, cabang-cabang kekuasaan melalui trias politica telah dipisah melalui mekanisme separation of power. Presiden tidak bisa mewakili lembaga legislatif maupun yudikatif, termasuk badan pemeriksa keuangan (BPK),” kata dia, Jumat (14/8).
Ke depan, lanjutnya, perlu diatur mengenai pelaporan tiap-tiap lembaga untuk menyampaikan secara langsung di hadapan sidang MPR. Materi pelaporan dalam Sidang Tahunan juga perlu ditekankan pada penyampaian kondisi obyektif tiap-tiap lembaga.
“Karena, sidang Tahunan tidak hanya menyampaikan kabar gembira, namun tantangan dan persoalan di masing-masing lembaga sebaiknya disampaikan dalam forum Sidang Tahunan ini. Sidang ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Materi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pandemi ini dijadikan momentum kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar patut didukung. Ia menyerukan harus ada upaya great reset atau penataan ulang secara besar-besaran di semua sektor melalui jalur hukum.
“Hukum harus responsif atas persoalan pandemi dan dampak turunan akibat pandemi. Jangan sampai langkah great reset justru terjebak pada pengabaian konstitusi dan demokrasi,” ujarnya.
Titik tekan Presiden ke sejumlah sektor seperti pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan legislasi tampak mengabaikan realitas yang terjadi di lapangan. Seperti persoalan pendidikan, hari-hari ini siswa dan orang tua siswa termasuk kalangan perguruan tinggi di masa pandemi menjadi masalah krusial yang hingga saat ini belum menemukan format ideal.
“Begitu juga mengenai legislasi antara DPR dan Presiden, aspirasi masyarakat sipil mengenai pembahasan sejumlah RUU di DPR saat masa pandemi ini, luput dari cermatan Presiden. Aspirasi dari warga negara semestinya menjadi catatan penting bagi negara dalam perumusan setiap kebijakan publik, khususnya produk legislasi,” katanya. (Msh)
