Indonesiainside.id, Jakarta– Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menolak kebijakan pemerintah yang mengizinkan sekolah tatap muka di zona kuning dan zona hijau Covid-19. Ketua IDAI Aman Pulungan mengatakan kebijakan ini sangat berisiko terhadap kesehatan anak mengingat banyak anak telah terinfeksi Covid-19 sejauh ini.
Data IDAI mencatat ada 3.928 anak yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan 59 di antaranya meninggal dunia. Dari data anak yang meninggal itu, 20 persen berusia 10-18 tahun dan 14 persen berusia 6-9 tahun.
“Kalau sekolah dibuka, yang usia 10-18 tahun ini juga yang paling banyak (terinfeksi), ini anak yang sulit diatur, tidak pake masker, dan lain-lain. Apakah dengan kondisi itu sekolah mau dibuka? Kan enggak mungkin,” tutur Aman dalam konferensi pers virtual, Senin (17/8).
Selain itu, data IDAI, sebanyak 11.708 anak menjadi suspect Covid-19 dan 318 anak di antaranya telah meninggal dunia. Inisiator Irma Hidayana Koalisi Warga Lapor Covid-19 mengkritik sistem zonasi yang menjadi landasan untuk membuka sekolah.
Pasalnya, pemerintah belum mencapai jumlah tes sesuai standar yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 1 orang per 1.000 penduduk per minggu secara merata di seluruh Indonesia. “Tidak terpenuhinya data dan informasi jumlah tes ini, menyebabkan pendekatan zonasi rentan memicu kekeliruan. Akibatnya sudah terlihat, munculnya kasus infeksi di sekolah saat proses belajar tatap muka dimulai,” tutur Irma melalui siaran pers.
Lapor Covid-19 mencatat sebanyak 374 siswa, santri, guru, dan ustaz terinfeksi Covid-19 sejak pandemi merebak dan belajar tatap muka berlaku di zona hijau pada 15 Juni 2020. Selain itu, tidak adanya pembatasan mobilitas antar-zona dikhawatirkan membuat transmisi virus tidak bisa dicegah.
“Selama tidak terpenuhinya kapasitas tes dan pembatasan antar wilayah, penetapan zona hijau atau kuning, sebagai zona aman merupakan tindakan yang berisiko,” ujar Irma.
Lapor Covid-19 menilai munculnya kendala pada metode pembelajaran jarak jauh tidak bisa menjadi alasan untuk mempertaruhkan kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Berbeda dengan data IDAI, data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan sebanyak 9,2 persen anak berusia 0-18 tahun terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini dari total kasus seluruhnya.
Sebanyak 6,8 persen di antaranya berusia 6-18 tahun yang juga merupakan usia sekolah. Berdasarkan data tersebut, Lapor Covid-19 meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan ini.
“Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama perlu membuat standar protokol kesehatan yang ketat dan memastikan kesiapan seluruh ekosistem sekolah sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar,” kata Irma. (AA/NE)
