KSPI Minta Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Unjuk Rasa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1). Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Karena dianggap merugikan hak-hak buruh, KSPI mendesak DPR untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari draf RUU Cipta Kerja. KSPI juga menginginkan agar pemerintah dan DPR RI tidak sedikit pun merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Aksi 25 Agustus ini selain untuk menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja memenuhi harapan buruh agar bisa didengar. Kalau ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan ke dalam Omnibus Law, sebaiknya masukkan tentang pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Selasa (25/8).

Pengawasan yang lebih kuat dipastikan agar setiap aturan yang terangkum dalam UU 13/2003 itu dijalankan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran hak pekerja. Mereka juga mengusulkan agar ada peningkatan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, KSPI menyatakan setuju investasi masuk ke Indonesia sesuai tujuan pemerintah merancang RUU Cipta Kerja. Namun, pemerintah juga diminta untuk memastikan perlindungan buruh tidak dikurangi.

“Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI,” tuturnya. KSPI menilai setidaknya ada sembilan alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja.

Poin yang ditolak antara lain hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja yang dianggal lebih eksploitatif, potensi karyawan berstatus kontrak tanpa batas waktu, dan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi lebih mudah.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here