Presiden Jokowi Akui Bukan Hal Mudah Menerapkan Pemerintahan Yang Cepat dan Bebas Korupsi

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa menerapkan pemerintahan yang cepat sekaligus bebas korupsi bukan hal yang mudah.

“Dua hal yang sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan, langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan, hal ini tidak mudah,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” dalam pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK.

“Memang tidak mudah, tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan, kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah konkrit, yang konsisten dari waktu ke waktu,” kata Jokowi.

Presiden menekankan bahwa situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat COVID-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif.

“Kita harus membangun tata kelola pemerintah yang baik, cepat, efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” tambah Presiden.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan pencegahan korupsi juga harus tetap diiringi dengan penindakan korupsi.

“Upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya korupsi dengan tetap tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” ungkap Presiden.

Penerapan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2018 dengan tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga; keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here