Anggota DPR: Biosecurity Indonesia Lemah

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Ist

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR, Sukamta berpendapat, penanganan Covid-19 amburadul jadi bukti biosecurity Indonesia lemah. Maka dari itu, untuk menambal kelemahan ini seluruh elemen bangsa harus bersatu.

Menurut dia, Indonesia belum memasukkan biosecurity dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menangani biosecurity di Indonesia sehingga ketika Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, tidak ada langkah-langkah jelas dalam mencegah masuknya virus tersebut.

“Kedua, berdasarkan penilaian dari Global Health Indexs nilai Indonesia dalam biosecurity mendapatkan skor 8 dari rata-rata skor biosecurity dunia yaitu 16. Angka ini membenarkan beragam kejadian dilapangan  ketika pencegahan Covid-19 yang tidak jelas polanya,” ujar Sukamta di Jakarta, Senin (28/9).

Ketiga, terkait dengan biosecurity menurut doktor lulusan Inggris faktor kesiapsiagaan kondisi darurat kesehatan Indonesia juga lemah, mulai dari respon terhadap suatu penyakit atau virus hingga pelatihan berkala dalam menghadapi kondisi darurat. Maka tidak mengherankan GHI memberikan skor nol pada pelatihan berkala dalam rencana respons terhadap suatu penyakit atau virus  dan skor 12,5 pada perencanaan responnya. Skor Indonesia masih dibawah dari rata-rata skor respon dunia mencapai 16,9.

“Sejak awal Covid-19 muncul di Wuhan, saya sudah memperingatkan pemerintah untuk memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia namun pemerintah malah menggencarkan kampanye untuk menarik wisatawan luar negeri. Koordinasi dan kebijakan dalam pengendalian virus kita lemah,” katanya.

Ia juga mendorong Kemhan, TNI dan Badan Inteljen Negera untuk berperan aktif menangkal masuknya virus Covid-19 ke Indonesia. Alasannya Covid-19 ini sejak awal kemunculan, kemudian penyebaran dan karakteristik virus mengarah ke senjata biologis.

“Maka sudah menjadi tugas Kemhan, TNI dan BIN untuk mengantisipasinya, sebagaimana ditegaskan di dalam UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara,” tuturnya.

Terkait dengan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Indonesia dengan saling menyerang dan menjatuhkan, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memiliki pesan yang menyejukan dan membuat kita bersemangat sebagai rakyat.
“Biosecurity kita lemah, penanganan amburadul, pencegahan tidak jelas selama Covid-19 melanda Indonesia,” ujarnya.

Ia mengingatkan, menghadapi ancaman yang berpotensi seperti perang biologis ini, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), rakyat Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam Pertahanan Negara. Walaupun dalam tugas pertahanan, peran, tujuan dan fungsi sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional diberikan kepada BIN seperti tertuang dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara serta peran utama  TNI sebagai alat pertahanan negara menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34  Tahun  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Sekali lagi saya ajak dan tekankan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita harus bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa termasuk BIN dan TNI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” katanya. (Msh)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here