Jokowi Tandatangani Perpres Vaksin Corona

Namun dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan BUMN yang mendapat penugasan adalah PT Bio Farma (Persero) yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

Sementara lembaga/badan internasional yang dapat ikutsertakan dalam melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan atau penyediaan vaksin COVID-19 adalah (a) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); (b) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau (c.) lembaga/badan internasional lainnya.

Selanjutnya mengenai harga vaksin ditetapkan oleh menteri kesehatan seperti termuat dalam pasal 10 ayat (1) “Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin COVID-19”.

Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap dilakukan Kementerian Kesehatan (pasal 13 ayat 1).

Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi berwenang untuk menetapkan:

a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin;

b. Prioritas wilayah penerima vaksin;

c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan

d. Standar pelayanan vaksinasi (pasal 13 ayat 2).
(EP/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here