UU Cipta Kerja, IPW: Omnibus Law Gaya Kapitalis Bertentangan dengan Pancasila

Massa berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bijaksana terkait aksi penolakan atas disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja alias UU Omnibus Law. Jokowi tidak boleh membiarkan anggota Polri berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Menurutnya, aksi demo sepanjang, Kamis (8/10) menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Untuk itu, Jokowi perlu segera membekukan UU Cipta Kerja dengan cara segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

IPW mengingatkan Jokowi bahwa asal usul UU Cipta Karya adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS). Tak heran jika UU tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia.

Menurutnya, pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan. Dengan begitu, kata dia, UU Cipta Karya tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep hidup Bangsa Indonesia. Tak heran jika pasal-pasal yang muncul di UU Cipta Karya cenderung tidak berpihak pada rakyat sebagai buruh dan sangat berpihak pada pengusaha dan industri.

“Tak heran jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya UU Cipta Kerja ini akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia. Apakah pemerintah cukup hanya berpihak kepada perusahaan asing tanpa memperhatikan dengan serius nasib rakyatnya sendiri, sebagai anak bangsa?” kata Neta dalam keterangan pers, Kamis (8/10).

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here