Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Maksum Machfoedh mengaku kecewa terhadap perubahan ketentuan terkait jaminan produk halal (JPH) pada Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurutnya, ketentuan terkait JPH pada UU Cipta Kerja tidak mengalami perubahan signifikan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.
“PBNU sudah dini sekali mengingatkan, tetapi tidak pernah digubris,” kata H Maksum, seperti dilansir laman resmi NU, Jumat(9/10).
Sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dikeluarkan, PBNU pernah memberikan catatan DPR dan pemerintah atas pelanggaran asas keadilan pada UU tentang JPH tersebut. PBNU menegaskan bahwa NU dan ormas Islam lainnya memiliki kapasitas yang memadai dalam mengeluarkan fatwa sebagaimana MUI.
Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) KH Sarmidi Husna mengatakan serupa. Menurutnya, substansi materi terkait JPH pada UU Cipta tidak mengalami perubahan signifikan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.
Kiai Sarmidi membenarkan perihal ketidakseriusan pembahasan DPR pada UU Cipta Kerja ini terutama soal monopoli fatwa halal MUI sebagai copy paste atau salin tempel dari UU JPH Nomor 33 Tahun 2014.
Monopoli fatwa halal disebutkan pada Pasal 48 dalam UU Cipta Kerja terkait Ketentuan Pasal 33 ayat 1-4 pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH disusul Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal yang ditandatangani Menag RI pada 12 November 2019.
“Ke DPR dan Presiden (Jokowi). Pak Andi (Wasekjen PBNU Andi Najmi) yang menjelaskan rekom PBNU di RDP DPR. Rekomendasi juga hasil diskusi dengan DPR 2 PKB. Rekomendasi PBNU diabaikan,” kata Kiai Sarmidi.
PBNU akan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).(EP)
