Indonesiainside.id, Makassar – Ketua KPU Kabupaten Jeneponto Baharuddin Hafid membantah melakukan perselingkuhan terkait laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Penasihat hukum Ketua KPU Jeneponto, Muhammad Nur, secara tegas membantah kliennya melakukan tindakan perselingkuhan dengan wanita lain. “Dalam pemberitaan di beberapa media tidak pernah ada (perselingkuhan) dan tidak ada kaitannya dengan laporan ke DKPP. Ini murni indikasi pembunuhan karakter terhadap klien kami,” tegas Muhammad Nur saat memberikan klarifikasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (11/10).
Ia mengatakan, tuduhan yang disampaikan Puspa Dewi Wijayanti sebagai pelapor dengan melaporkan ke DKPP atas dugaan perselingkuhan dengan wanita lain adalah tidak benar dan tidak memiliki bukti kuat dari laporan itu.
Selain itu, informasi yang beredar di media adalah hoaks karena tidak terbukti, sehingga pihaknya akan menjadikan persoalan ini untuk diperhatikan secara serius, katanya.
“Rencana akan kami melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum, termasuk laporan palsu atas dugaan penganiayaan terhadap dirinya (Puspa Dewi Wijayanti) di Polres Gowa November 2019 lalu,” papar Nur.
Bahkan, laporan yang bersangkutan tersebut dianggap tidak memenuhi unsur atau mentah alias tidak terbukti dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan Nomor SPPP/529a/IX/2020/Reskrim tertanggal 15 September 2020.
Mengenai laporan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir kepada kliennya hingga naik ke tingkat sidang di DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dia membenarkan laporan tersebut. Rencananya, akan digelar sidang pada Senin, 12 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Provinsi Sulsel.
