Indionesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menuding ada aktor atau dalang di balik aksi demonstrasi yang menolah Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto.
Pemerintah yakin ada pihak yang menggerakkan dan menjadi sponsor dalam aksi demonstrasi tersebut. Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan akan menindak tegas pelaku serta aktor yang menunggangi demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh di sejumlah daerah.
Menanggapi tudingan pemerintah, Fraksi Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan sejumlah elemen yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja menyatakan tudingan kekuatan asing dan adanya aktor di balik aksi demonstrasi merupakan langkah untuk mengecilkan dukungan penolakan.
“Betul, ini mengecilkan dukungan makannya dibilang ada bayaran lah begitu kan,” kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia kepada Anadolu Agency, Rabu (14/10).
Seharusnya, kata dia, pemerintah menerima kenyataan telah melakukan kesalahan besar terkait Omnibus Law Cipta Kerja lantaran mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan di banyak daerah.
Ketua Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) yang juga Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Nining Elitos membantah tudingan-tudingan pemerintah mengenai aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh pihak tertentu.
Dia menegaskan gerakan yang dilakukan oleh buruh dan rakyat murni atas dasar kecerdasan masyarakat yang menolak mengenai regulasi yang tidak memberikan keberpihakan dan perlindungan buruh dan juga masyarakat.
Apalagi kata dia, pembahasan Rancangan Undang-Undang itu tidak melibatkan pihak buruh dan masyarakat serta tidak transparan.
“Buruh dan masyarakat tidak akan pernah turun ke jalan dan marah jika pemerintah dan DPR serius memperhatikan mengenai persoalan perlindungan terhadap rakyat,” pungkas Nining kepada Anadolu Agency. (Aza/AA)
