Klaim Penanganan Covid-19 Telah Dibayarkan Kemenkes Sebesar Rp7,1 Triliun

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - OCTOBER 10: Seniman grafiti Abdulrasdhe Malaysia melukis mural di Klinik Kesehatan Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 Oktober 2020.  Seniman grafiti Malaysia Abdul Rashid Abdul Raman (Abdulrashade) menciptakan karya-karyanya sebagai penghormatan kepada petugas kesehatan Malaysia yang bekerja mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga keselamatan pasien Covid-19 selama tiga bulan karantina nasional di tengah pandemi virus korona. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Agency )

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim kepada rumah sakit yang menangani COVID-19 sebesar Rp7,1 triliun dari total anggaran yang disiapkan pemerintah sebanyak Rp21 triliun.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat, menerangkan klaim yang sudah disalurkan tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan sebesar Rp6,2 triliun dan dari Dana Siap Pakai (DP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp950 miliar.

Sedangkan tagihan klaim yang sudah diajukan oleh sekitar 1.900 rumah sakit per tanggal 15 Oktober 2020 totalnya mencapai Rp12 triliun.

“Berarti masih ada Rp4 triliun lagi yang masih dalam proses verifikasi, dan ini tentu butuh waktu kita untuk memproses verifikasi,” kata Kadir.

Dia mengungkapkan berdasarkan data yang ada bahwa pemerintah membayarkan klaim sekitar Rp150 miliar hingga Rp180 miliar per harinya untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit. Atau pemerintah membayarkan sekitar Rp3 triliun lebih kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk pasien COVID-19 selama satu bulan.

Kadir mengakui pada tahap awal pembayaran klaim memang persyaratan untuk dibayarkan klaim lebih ketat dengan ada 10 klaster dispute atau yang dianggap berkendala kelengkapan dokumen verifikasinya sehingga pembayaran klaim tidak bisa dilakukan.

Namun kini Menteri Kesehatan telah merivisi Permenkes terkait dengan menyederhanakan hanya menjadi empat klaster dispute.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here