LBH Pers Bakal Gugat Jokowi dan Kapolri Atas Pembiaran Kekerasan Terhadap Jurnalis

Penangkapan terhadap peserta aksi demo UU Cipta Kerja. foto: VOA/reuters

Indonesiainside.id, Jakarta – Komunitas pers mempertimbangkan untuk menggugat Presiden dan Kapolri karena dinilai melakukan pembiaran terhadap kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah saat melaksanakan tugasnya meliput aksi unjuk rasa masyarakat.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mona Ervita mengatakan sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan ke polisi tidak ada kejelasan. Semisal tujuh kasus kekerasan yang terjadi pada aksi September tahun lalu di Jakarta dan Makassar.

Hingga kemudian kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada aksi tolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja sepanjang 7-12 Oktober 2020.

Karena itu, LBH Pers bersama komunitas pers lainnya mempertimbangkan untuk menggugat Presiden dan kepolisian karena dinilai melakukan pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis.

“Kalau menurut saya ini sudah pembiaran terstruktur. Dan kita harus menggugat ke Presiden, Kapolri, Kapolda agar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang serupa lagi,” jelas Mona dalam konferensi pers daring, Rabu (14/10), mengutip VOA News.

Mona menambahkan kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis semakin serius. Itu terlihat dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada enam jurnalis di Jakarta.

LBH Pers bersama kuasa hukum lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendampingi jurnalis yang ditahan meskipun sudah mengantongi surat kuasa.

Sementara Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan polisi membahayakan demokrasi dan merupakan tindak pidana yang harus diadili di pengadilan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here