Menko Polhukam Minta KPI Kawal RUU Penyiaran

Menko Polhukam Mahfud MD

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

Mahfud mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu penting untuk memudahkan tugas-tugas Pemerintah di bidang Penyiaran serta menjadi rujukan desain sistem penyiaran digital di Indonesia.

“Saya berharap KPI terus mengawal proses revisi RUU Penyiaran yang masih menjadi pembahasan sekarang ini di DPR RI. Pun, saya berharap Ibu (Ketua Komisi I DPR RI) Meutya Hafid juga mengawal ini. Agar Pemerintah jadi lebih mudah melaksanakan tugas-tugasnya di bidang Penyiaran,” kata Mahfud saat membuka Rapat Koordinasi Nasional KPI secara virtual di Jakarta, Senin (2/11).

Mahfud mengatakan RUU Penyiaran dapat memperkuat KPI secara kelembagaan di daerah. Ia menyebut RUU Penyiaran juga dapat mempersiapkan para pemangku kepentingan (stakeholders) penyiaran di Indonesia untuk bermigrasi dari penyiaran analog menuju penyiaran digital.

Stakeholders penyiaran masih berharap, sekarang ini, RUU Penyiaran nantinya bisa menjadi titik temu kebijakan digitalisasi yang pelaksanaannya memberikan manfaat bagi publik dan lembaga penyiaran,” ucap Mahfud.

Pemerintah mencatat, kata Mahfud, sikap KPI selama ini sangat mendukung digitalisasi tersebut untuk mendukung dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tetapi KPI menilai, lanjut Mahfud, konsep kebijakan penyiaran digital yang sekarang berjalan masih perlu disempurnakan dan dibahas bersama dengan melibatkan semua pihak. Sehingga, proses migrasi dari analog ke digital bisa berjalan secara terarah, tidak terburu-buru, dan tidak merugikan publik.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here