Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra, mendesak pemerintah berani mengambil kebijakan luar biasa untuk mengatasi persoalan di rumah sakit yang nyaris kolaps karena pasien penuh yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional.
Sebab berdasarkan pengamatannya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021 terbukti tidak efektif menekan penularan virus corona dan juga merelaksasi tingkat keterisian di rumah sakit.
“PPKM ini kebijakan parsial karena hanya menekankan pada lokus tertentu yang menjadi prioritas. Tapi dalam suasana masif transmition seperti ini, tidak bisa lagi lakukan parsial atau PPKM untuk memutus mata rantai,” kata Hermawan dilansir BBC News Indonesia, Selasa(26/1).
PPKM masih memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk berkumpul di ruang-ruang umum sehingga penularan masih terjadi.
“Andai PSBB dilakukan secara kompak akan potensial menahan dan memutus laju penularan Covid-19. Meski ada risiko ekonomi tapi sekarang Indonesia sudah 11 bulan menangani virus corona dan kerugian ekonomi sudah tidak terukur.” katanya.
Hal senada diutarakan Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Lia Gardenia Partakusuma. Menurutnya jika pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan tersebut harusnya makin memperketat aktivitas masyarakat, bukan sebaliknya.
Semisal, melarang orang-orang makan di restoran atau kafe. “Kalau bisa kebijakan masker dipastikan dipatuhi, jadi di restoran enggak boleh makan di tempat. Semua kesempatan yang buka masker enggak boleh. Jadi jangan mencari celah kemungkinan orang bisa terpapar.” ujarnya.
Hermawan Saputra yang juga Dewan Pakar di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) memprediksi jika kasus harian positif virus corona terus melonjak di atas angka 10.000 maka pemerintah harus menyediakan setidaknya 1.500 tempat tidur baru setiap hari. Jumlah itu setara dengan mendirikan lima Rumah Sakit Kelas C.(EP/BBC)
