Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar epidemiologi dr Tifauzia Tyassuma, menilai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak berjalan dengan baik. Bahkan, tahun 2020 kemarin lebih dari Rp 1.000 triliun duit rakyat terbuang sia-sia dalam penanganan Covid-19 .
“Jadi saya lihat Pak Jokowi ini selalu terburu-buru. Beliau ini harus mampu direm dulu oleh para pembantunya. Jangan buru-buru.” katanya dalam kanal Hersubeno Arief Point, dipantau Ahad(31/1).
Pemerintah harusnya berhati-hati dalam menentukan kebijakan karena yang dipakai itu uang rakyat. Apalagi sumbernya dari utang yang nantinya akan jadi beban hingga anak cucu.
“Kenapa, karena yang dipakai itu duit rakyat, duit kita. Jangan sampai terbuang sia-sia, seperti nasib 1000 triliun kemarin terbuang sia-sia tapi hasilnya apa?,” katanya.
Penanganan pandemi Covid-19 kemarin bukannya mengerem laju kasus, yang terjadi malah sebaliknya. Jumlah kasus corona makin tak terkendali.
Jumlah penularan harian mencetak rekor berkali-kali, jumlah kematian pun membengkak hingga di beberapa daerah kekurangan lahan pemakaman. Hingga saat ini jumlah infeksi Covid sudah mencapai 1.024.298 kasus dengan jumlah kematian 28.855 jiwa.
” Hasilnya satu juta infeksi dan puluhan ribu meninggal. Saya mohon beliau direm dulu, yang tenang, tentukan visi misinya kemudian atur dulu strateginya. Jangan terburu-buru melakukan titahnya menghabiskan 426 juta vaksin dan kemudian selesai kisah. Enggak nggak akan selesai itu,” tegasnya.
Ini belum lagi dengan dana bantuan Covid-19 yang dikorupsi oleh pembantu presiden sendiri, Mensos Juliari Peter Batubara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun lalu mencatat total anggaran penanganan Covid-19 yang digelontorkan mencapai Rp1.035,25 triliun. Dana itu salah satunya bersumber dari APBN sebesar Rp 937,42 triliun.
“Sumber dana dari APBN sebesar Rp 937,42 triliun,” kata Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas, Selasa, 29 Desember 2020.
Sedangkan sisanya bersumber dari APBD senilai Rp 86,36 triliun dan sektor moneter sebesar Rp 6,5 triliun, BUMN senilai Rp 4,02 triliun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 320 miliar dan dana hibah dan masyarakat sebesar Rp625 miliar. (EP)
