Indonesiainside.id, Jakarta— Pemerintah Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan dialog sehingga situasi tidak semakin memburuk menyusul terjadinya kudeta dan ditahannya Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint oleh militer Myanmar. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, pada Senin, mengatakan Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.
Indonesia kata Faizasyah mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, ke pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. “Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” jelas Faizasyah melalui pesan singkat kepada Anadolu Agency.
Militer Myanmar pada Senin mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan dan akan memerintah itu setidaknya selama satu tahun setelah menahan para pemimpin tertinggi negara itu. Militer menyatakan keadaan darurat setelah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan karena “kecurangan” dalam pemilihan umum 8 November, yang mengakibatkan dominasi NLD di parlemen. Militer juga mengumumkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing telah dilantik sebagai presiden. (NE/AA)
