Indonesiainside.id. Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan kebijakan mikro atau tingkat lokal, mulai dari desa, kampung, dan RT/RW.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Rabu (3/2).
“Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro. Atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW, dan melibatkan dari Satgas pusat sampai Satgas terkecil,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu.
Menurut Airlangga, PPKM berbasis mikro ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan penegakan hukum. Pemerintah melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI/Polri untuk mengintensifkan hal tersebut.
PPKM telah berjalan sejak 11 Januari 2021 di daerah dengan risiko tinggi di Jawa dan Bali, sebagai respons pemerintah menghadapi lonjakan kasus usai libur panjang akhir tahun. Airlangga menuturkan masih ada 63 kabupaten dan kota masih berstatus zona merah dari total 98 daerah yang menjalankan PPKM.
“Mobilitas penduduk menurun di berbagai sektor. Yang mobilitasnya masih tinggi itu di tempat kerja maupun pemukiman. Area pemukiman ini menjadi perhatian,” kata dia.
Indonesia telah mencatat hampir 1,1 juta kasus Covid-19 hingga Selasa, dengan 30.581 kasus kematian dan 172.576 kasus aktif. (Aza/AA)
