Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak ada perbedaan model hunian tetap yang dibangun untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.
“Model bangunan semua sama termasuk ukuran yakni tipe 36 yang difasilitasi Kementerian PUPR,” kata Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung yang dihubungi di Palu, Minggu.
Dia menjelaskan hunian korban bencana Sulteng yang disediakan pemerintah menggunakan konsep Rumah instan sederhana sehat (Risha) berbahan dasar beton dengan tiang panel dirancang khusus sebagai rumah tahan gempa.
Konsep rumah Risha, paparnya, berlaku pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi program relokasi berbasis kawasan maupun relokasi berbasis masyarakat atau relokasi mandiri yang saat ini tahap pertama sedang penyelesaian konstruksi.
“Pembangunan huntap tahap-1B sebanyak 1.005 unit menyasar Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala sedang tahap penyelesaian konstruksi, sedangkan tahap-2A saat ini sedang penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk lokasi relokasi Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore agar bisa segera tayang lelang,” ungkap Agung.
Dia mengemukakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng dilakukan pihaknya mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Olehnya, pemulihan pascagempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi Donggala dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo) menjadi prioritas, sebab hingga dua tahun bencana dahsyat itu menimpa Sulteng, besar warga penyintas masing tinggal di hunian sementara (huntara).
“Pemenuhan hunian bagi warga terdampak bencana menjadi kewajiban kami, oleh karena itu kami juga butuh dukungan semua pihak agar kegiatan konstruksi dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Agung.
Direncanakan, pembangunan huntap oleh Kementerian PUPR di Palu, Sigi dan Donggala sebagai daerah terdampak parah sebanyak 3.050 unit dengan target pembangunan 2021 hingga 2022.
“Proses pelelangan hingga kegiatan konstruksi dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dua tahun,” katanya.(EP/Ant)
