Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung kebijakan peniadaan libur panjang untuk keperluan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Katanya, tidak ada pilihan lain, meski keputusan ini disesalkan pengusaha.
Menurut Luhut, peniadaan libur panjang untuk mudik Lebaran dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19. Terlebih, momentum libur panjang memang rentan menyumbang kenaikan kasus Covid-19.
“Memang kita kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur (Lebaran) ini. Kita lihat pengalaman di Eropa, India begitu. Dibuka, langsung naik (angka positif) 30 persen,” katanya dalam jumpa pers virtual Bali Investment Forum 2021, Jumat.
Dengan pertimbangan itulah, menurut Luhut, maka pemerintah memutuskan agar libur Lebaran ditiadakan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan di luar situasi yang mendesak sebelum dan sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.
“Sudah diputuskan di rapat kabinet, libur Lebaran di hold dulu,” kata Luhut.
Tetapi sebaliknya, mulai bulan depan, pintu wisatawan mancanegara atau turis asing, khususnya dari Singapura bakal dibuka pemerintah. Pembukaan dimulai di Kepulauan Riau berdasarkan kesepakatan travel bubble antara kedua negara, dan diperluas hingga Bali.
Soal hal itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembukaan kembali wisata dimungkinkan lantaran program vaksinasi saat ini tengah dilakukan pemerintah, termasuk di Bali. Hal ini juga untuk menanggulangi pengangguran.
“Kapan kita mau buka dengan asing? Itu pembicaraan masih jalan juga. Kami juga melihat mana yang boleh datang ke mari, yang Covid-nya sudah mulai turun dan vaksin juga makin banyak,” kata Luhut di kesempatan sama.
Menurut Luhut, pembukaan pintu wisata di Bali perlu dilakukan untuk menekan pengangguran.
“Kita ingin turis dibuka, supaya jangan terlalu lama pengangguran,” kata Luhut.
Pembukaan ini juga tidak semua wilayah. Tetapi pertitik atau per wilayah. Juga tergantung kesamaan parameter.
Luhut juga menyampaikan, pemerintah tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga pertanian dan perikanan yang juga memiliki potensi besar.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo juga menyebut beberapa langkah yang dilakukan dalam wacana pembukaan turis asing.
Salah satunya resiprokal dan berkaitan dengan revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.
“Yang terpenting adalah negara-negara yang bisa masuk secara penyebaran Covid-19 baik dan sudah divaksin,” katanya.(EP)
