Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan agar para wakil rakyat di DPR RI tidak hanya berjalan di belakang pemerintah sebagai pengemis program dan kebijakan negara.
Istilah pengemis kebijakan oleh Rocky lebih parah dari stigma DPR RI sebelumnya yang hanya dicap sebagai tukang stempel. Cara-cara ini tentu harus ditinggalkan dan harus terus diingatkan agar anggota DPR tidak mencari proyek di Senayan.
Rocky menegaskan, dalam menanggapi kebijakan wakil rakyat yang berpihak kepada rakyat, anggota DPR perlu membuat paralel politik dalam mengamati kebijakan negara.
“Wakil rakyat tidak boleh berjalan mengikuti di belakang jadi pengemis kebijakan negara. Perlu buat paralel politik untuk mengamati dan mengintai kebijakan negara supaya publik lihat bahwa betul-betul ada dimensi lain di dalam pembuatan kebijakan,” kata Rocky saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional dengan tajuk “Impor Garam Mau Sampai Kapan?” oleh DPP PKS, Jumat (16/4/2021).
Rocky menyampaikan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki perspektif ideologi dalam menanggapi persoalan kebijakan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah. “Saya ingin PKS masuk di dalam aktivitas yang betul-betul tajam secara akademis dan bermutu secara politik tapi ada perspektif ideologinya,” ucap Rocky.
Menurut dia, persoalan impor garam bukan hanya pada desain kemurnian NaCI dari garam yang dihasilkan oleh para petani, melainkan pada desain ekonomi sehingga perlu melakukan radical break (terobosan radikal) untuk mencapai solusi pemberhentian impor.
“Kalau tadi Presiden PKS mengatakan kapan kita bisa berhenti impor? Ya nanti kalau Presiden menghentikan impor. Saya inginkan kita bisa berhenti mengimpor garam kalau Presiden PKS mneghentikan Presiden NKRI. Supaya jelas pikirannya bahwa kalau kita melakukan radical break, ingin memperbaiki nasib petani, ingin memperbaiki nasib orang kecil, sekaligus kita perbaiki cara berpikir Presiden,” tutur Rocky, dilansir Pks.id.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga menyoroti kebijakan pemerintah soal impor garam yang berimbas pada kesejahteraan petani. Syaikhu menegaskan, harus ada keberanian dalam mengkritisi pemerintah agar tidak bergantung kepada impor.
“Harus ada keberanian kepada pemerintah untuk terus kita kritisi dalam rangka memberikan masukan yang konstruktif agar tidak bergantung kepada impor,” kata Syaikhu.
Syaikhu berbagi beberapa saran dan masukan yang dapat dilakukan untuk menghentikan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus membuat petani garam sejahtera.
“Pertama kebijakan nasional ini harus fokus membangun industri garam berbasis teknologi. Kita punya lembaga-lembaga teknologi, saya kita itu perlu dioptimalkan,” tutur Syaikhu.
Kedua, perlu peningkatan kualitas garam rakyat sebab jika masalah kualitas garam yang kurang memenuhi. Ketiga, dia harapkan nanti perlu ada fokus kesejahteraan kepada petani garam sehingga mereka bisa berdaya dan semangat untuk memproduksi garam pada masa yang akan datang. (Aza)
