Indonesiainside.id, Jakarta – Salah seorang pemuka Gereja Papua berharap Australia turut campur dalam masalah yang terjadi di wilayahnya. Hal ini muncul seiring dengan surat yang dikirimkan oleh Dewan Gereja Papua kepada komisi HAM PBB yang menuding pemerintah melakukan genosida orang Melanesia di Papua.
“Sebagai perempuan Papua, saya secara pribadi sangat berharap Australia menolong kami untuk memulihkan kemanusiaan, kami butuh solidaritas internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer ke Indonesia,” kata Rode Wanimbo dari Departemen Perempuan Gereja Evangelis Indonesia di Papua (GIDI), dilansir ABC News, Rabu (21/4).
Rode Wanimbo mengungkapkan harapan itu dalam wawancara dengan Program Pacific Beat Radio ABC Australia.
Australia diminta turut campur dengan melakukan intervensi masalah Papua.
“Kami sangat berharap negara tetangga seperti Australia bisa menunjukkan rasa kemanusiaan terhadap saudara-saudaranya di Papua,” katanya.
GIDI merupakan kepanjangan dari Gereja Injili Di Indonesia di Papua, pada 2015 silam mereka diduga terlibat dalam aksi brutal penyerangan muslim Tolikara pada saat sedang melakukan ibadah salat Ied.
“Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak. Ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menimbulkan trauma lebih lanjut,” kata Wanimbo.
Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 telah memberikan izin kepada Komisioner Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua, namun hal itu belum pernah terwujud karena alasan keamanan dan pandemi COVID-19.
Sementara itu, empat pemimpin Gereja, yaitu Pendeta Benny Giay, Pendeta Andrikus Mofu, Pendeta Dorman Wandikbo, dan Pendeta Socratez S. Yoman telah mengirim surat tertanggal 12 April kepada Komisioner HAM PBB Michele Bachelet. Mereka meminta PBB untuk turut tangan menghentikan genosida orang Melanesia di Papua.
Pendeta Socratez Sofyan Yoman dalam keterangannya kepada media lokal menyebut konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018, telah meluas ke Kabupaten Intan Jaya.
Hingga bulan Maret 2021, sebanyak 480 orang warga sipil telah tewas.
Pendeta Yoman menambahkan, sejauh ini sebanyak 34.461 orang telah mengungsi dari Nduga dan Intan Jaya.(Red)
