Indonesiainside.id, Jakarta – Vaksinasi Gotong Royong yang baru saja diluncurkan dan ditinjau langsung pelaksanaannya oleh Presiden Joko Widodo dinilai menyisakan masalah. Hal ini karena harga yang dipatok kelewat mahal yakni hampir Rp900 ribu per orang.
Meski dibebankan biayanya ke perusahaan, namun para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga industri hotel dan restoran menilainya terlalu mahal sehingga tidak semua pengusaha bisa berpartisipasi dalam skema tersebut.
Padahal, dalam pelaksanaan vaksinasi perdana, Selasa (18/05), Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksin bagi para pekerja perusahaan swasta itu dapat berkontribusi dalam mempercepat target vaksinasi nasional sebanyak lebih dari 181 juta orang.
“Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja,” kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, kepada BBC News Indonesia, Selasa (18/05).
Padahal, menurut Ikhsan, UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.
Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari total pekerja.
UMKM berkontribusi 61,1% bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% dari jumlah pelaku usaha.
Keluhan senada juga dirasakan oleh industri hotel dan restoran yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada publik.
“Sebagian hotel dan restoran yang besar memang sudah divaksin, tapi bagaimana dengan hotel dan restoran yang kecil? Kasihan kalau dibebankan biaya segitu, tidak akan mampu,” kata Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwanton.
Sutrisno berharap agar pemerintah memberikan subsidi bahkan mengratiskan vaksin bagi dunia perhotelan dan restoran yang hingga kini masih tertekan akibat pandemi Covid-19.
Di sisi lain, serikat buruh juga mengkhawatirkan jika ternyata biaya tersebut dalam pelaksanaannya akan dibebankan ke para pekerja mulai dari pemotongan upah hingga pengurangan hak lain yang digunakan untuk membayar vaksin.
Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menggelar program Vaksinasi Gotong Royong menegaskan bahwa biaya tersebut akan ditanggung oleh para perusahaan dan bukan pekerja.
Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 melalui skema gotong royong sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali suntik totalnya Rp879.140.
Selain di kalangan pengusaha, vaksinasi gotong royong juga menimbulkan kegelisahaan di para pekerja berupa kemungkinan terjadinya pemotongan upah.
“Dengan biaya di angka hampir Rp1 juta, keuangan perusahaan akan berdampak, apalagi jika karyawannya banyak. Itu ujung-ujungnya bisa terjadi pemotongan upah,” kata Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Kabupaten Karawang Rengga Pria Hutama.
Jikapun tidak terjadi pemotongan gaji, pembiayaan tersebut diduga akan diambil dari pos anggaran lain yang ujungnya berdampak pada pengurangan hak buruh.
“Di Bekasi, ada perusahaan yang karyawannya 13 ribu. Kalau divaksin semua bisa miliaran Rupiah itu, lalu uang dari mana yang akan diambil? Pasti dari pos lain yang menjadi hak buruh. Jadi, lagi-lagi buruh yang akan selalu dikorbankan,” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.
Untuk itu Riden berharap agar pemerintah juga turut berpartisipasi memberikan subsidi untuk meringankan beban vaksin khususnya terhadap perusahaan kecil dan menengah atau dengan melakukan pengawasan yang ketat sehingga hak-hak buruh tidak dikorbankan.(BBC/Red)
