Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan memperhatikan kearifan lokal.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang bisa menjaga eksistensi kearifan lokal dalam proyek ini baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut dia, saat ini Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ( (RUU IKN) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Namun, Presiden Joko Widodo, kata dia, masih membutuhkan informasi aktual dari lapangan sebelum menyerahkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR.
“Bagi Presiden, suara masyarakat Penajam Paser Utara merupakan informasi penting,” jelas Juri Ardiantoro saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Penajam Paser Utara di Kantor DPRD Penajam Paser Utara pada Rabu (16/6).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy sepakat masyarakat lokal harus terakomodir dalam pembangunan IKN baru. “Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi,” ungkap Jhon.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud menyampaikan masih adanya permasalahan pada infrastruktur dalam proyek tersebut, namun masyarakat sangat berharap rencana itu segera terwujud. “Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan,” kata Abdul.
Sebelumnya, Indonesia memastikan proyek ibu kota baru akan terus berjalan pada tahun 2021. Bahkan gedung istana negara rencananya akan mulai dibangun pada tahun ini demi mengejar target rampung di tahun 2024 mendatang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan estimasi awal kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik ibu kota baru sebesar Rp466 triliun. (Aza/AA)
