Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebutkan bahwa Bulog pasti merugi dalam menjalankan usahanya. Salah satu faktornya karenanya dicabutnya penugasan negara untuk penyaluran beras yang diubah menjadi uang tunai.
Buwas menjelaskan, penyaluran beras oleh Bulog lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyerapan gabah dan beras dari petani, termasuk ongkos perawatannya. Dengan kondisi tersebut, maka stok beras yang dimiliki Bulog lebih banyak menumpuk di gudang akibat siklus distribusi dan penyerapan yang timpang.
Sejak bantuan sosial atau bansos beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dihentikan, kemudian diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebanyak 2,6 juta ton setahun untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserap dari petani.
“Ya tentunya potensi bulog merugi itu pasti. Coba dipikir, uangnya itu dari pinjaman dan dengan bunga komersil,” kata Budi Waseso dalam acara penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait tata kelola beras, Senin (18/10).
CBP yang disalurkan untuk keperluan operasi pasar dan bantuan bencana alam jumlahnya hanya sekitar 850 ribu ton setahun. Di luar itu, CBP disalurkan jika ada program yang dijalankan atau tidak rutin, seperti bantuan beras PPKM dan lainnya.
“Sedangkan Bulog diwajibkan untuk menyerap gabah minimal 1 juta ton dan maksimal 1,5 juta ton dan semuanya menggunakan uang pinjaman bank,” katanya.
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono, desain Bulog sebagai badan dari lahirnya sudah tidak normal. Status sebagai Public Service Obligation (PSO) dan perusahaan yang harus mencari untung membuat “jenis kelamin” Bulog tidak jelas.
“Desain awal Bulog ini memang ambigu, antara fungsi pelayanan cadangan pangan dan bisnis. Akibatnya Bulog akan terus didera kasus yang sama sampai kapanpun,” kata Riyono dalam keterangannya, yang dikutip Kamis (21/10).
Pengakuan Buwas dalam RDP bersama DPR pada Senin (15/3/2021) bahwa dari impor 2018 sebanyak 1.785.450 beras sampai sekarang masih ada tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.
“Catatan pada bulan Maret 2021 sudah menggambarkan bahwa Bulog akan merugi di tahun 2021,” lanjutnya.
“PKS meminta agar Presiden melakukan revitalisasi atau jika memang tugas Bulog sudah tidak mampu diperbaiki lebih baik dibubarkan saja sesuai arahan Presiden Jokowi, tapi apa Presiden akan melakukannya?,” tanya Riyono.
Lahirnya Badan Pangan Nasional yang akan melakukan fungsi kebijakan pangan tentu akan semakin mengurangi tugas Bulog.
“Walaupun bisa BPN didesain memberikan penugasan kepada Bulog,” ungkap dia.(Nto)
