Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua DPR RI mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam.
Menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke 12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Bahkan diperkirakan lebih dari 40 persen penduduk Indonesia terancam dengan adanya risiko ini.
“Oleh karena itu, mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan untuk keselamatan seluruh warga. Walau pun ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi, namun dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Puan, Sabtu (28/5/2022).
Puan mengatakan, secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Benua Indo-Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di zona Ring of Fire dimana terdapat banyak sekali gunung api aktif.
Aspek geografis ini menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami.
“Namun hal ini tentu bisa dimitigasi, misalnya dengan memperbanyak alat deteksi tsunami di wilayah-wilayah rawan. Selain itu, mitigasi dengan memberi sosialisasi pada warga terkait apa yang harus dilakukan saat gempa bumi juga bisa memberi dampak besar,” kata Puan.
Selain bencana geologi, bencana lain yang mengintai Indonesia adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan.
Bencana hidrometeorologi ini disebabkan oleh dua faktor, yakni alam dan ulah manusia. Oleh karena itu, bencana jenis ini masih bisa untuk dicegah.
“Bencana banjir misalnya, bisa dicegah oleh masyarakat dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Pemerintah juga tentunya punya andil besar dengan memastikan tak ada bangunan yang berdiri di daerah resapan air,” ucap Puan.
Puan pun memastikan DPR di bawah kepemimpinannya terus berupaya membantu pemerintah dalam memitigasi bencana alam ini.
Puan menekankan, parlemen Indonesia setidaknya memiliki empat peran penting dalam mendukung pemerintah dalam hal penanganan kebencanaan.
Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri.
Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
“Keempat, memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana,” kata Puan.
Ia pun berharap kedepannya mitigasi bencana di Indonesia bisa dilakukan secara lebih optimal sehingga bisa meminimalisir kerusakan disaat bencana datang. (Aza)
