Indonesiainside.id, Jakarta – Masalah stunting terus menjadi perhatian pemerintah. Selain itu juga masalah kemiskinan ekstrem, dan pendidikan vokasi secara cepat dan tepat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan hal itu menjadi prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Terdapat tiga persoalan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu berkaitan dengan penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan merevitalisasi pendidikan vokasi,”jelasnya saat memberikan sambutan dalam Milad Muhammadiyah Ke-113 di SD Muhammadiyah 1 Desa Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (9/10).
Berkaitan dengan permasalahan stunting, Menko Muhadjir berharap baik itu pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk penanganan stunting termasuk anggaran dana desa. Menurutnya, yang tahu persis berapa jumlah ibu hamil dan berapa jumlah bayi dibawah umur dua tahun adalah Kepala Desa nya itu sendiri.
“Karena itu saya minta kepala desa baik pak kades maupun bu kades harus tahu persis berapa jumlah warganya yang hamil dan berapa jumlah warga yang memiliki anak bayi di bawah dua tahun, dan itu harus betul-betul diberikan asupan gizi yang memadai sesuai petunjuk yang sudah dibuat oleh kementerian kesehatan maupun oleh pemerintah daerah setempat,” jelasnya.
Selanjutnya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah mulai melakukan pendataan terhadap keluarga-keluarga yang masuk kedalam miskin ekstrem sehingga nantinya program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
Untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran dan tidak ada lagi anggaran dana desa yang meleset serta diluar sasaran,” tegas Menko Muhadjir.
Kemudian persoalan yang tidak kalah pentingnya yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Menurut Mantan Mendikbud, pendidikan vokasi perlu diperbanyak karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja.
“Revitalisasi pendidikan vokasi ini sejalan dengan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Karena itu, kita tidak ada pilihan lain lagi selain kita memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik mungkin demi mewujudkan Indonesia emas 2045,” tutur Menko PMK.
Dalam acara itu hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P Duarsa, Wakil Ketua Umum PWM Jawa Timur Nurcholis Huda beserta jajarannya. (Nto)
