Gubernur Bali Surati Jokowi Agar Revisi Perpres soal Reklamasi

Menyikapi gonjang-ganjing soal izin lokasi yang terlanjur dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti untuk Teluk Benoa, akhirnya Gubernur Bali, Dr I Wayan Koster bersikap tegas, menyurati langsung presiden Jokowi

Indonesiainside.id, Bali — Intinya surat itu mengusulkan agar Presiden Jokowi Widodo melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang ada dalam Perpres No 51/2014 yang menjadi cikal bakal rencana reklamasi Teluk Benoa yang menghebohkan itu.

“Saya mengawal langsung surat tersebut kepada presiden, dan sudah diterima oleh sekretaris Kabinet Pramono Anung tadi siang, kata Koster kepada wartawan Denpasar, Jumat (28/12).

Dalam kesempatan itu Koster menegaskan usulan perubahan Perpres 51/2014 tentang rencana tata ruang perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan menyangkut pasar 56, perairan Teluk Benoa dikelompokan ke dalam kawasan budidaya pada zona Penyangga (zona P) dengan pengaturan pada pasal 63 A ayat (1) sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhan, tranportasi, pariwisata pengembangan ekonomi permukiman social budaya dan agama.

Dalam upaya untuk pengembangan pariwisata di Teluk Benoa adapun arahan peraturan zonasi pada pasal 101A huruf d angka 6, dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 hektar dari seluruh kawasan Teluk Benoa.

Berdasarkan ketentuan pasal 56, pasal 63 A ayat (1) dan pasal 101A huruf d dan angka 6, membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pariwisata, pengembangan ekonomi dan permukiman.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here