Bukan Rahasia, Ketidaknetralan Pejabat dan ASN Sulit Dijerat

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Negeri Bosowa (Unibos) Makassar, Arif Wicaksono. Foto: Risman/INI Network

Oleh: Risman |

Seperti pilkada, pejabat dan ASN sangat sulit tidak berpihak kepada petahana. Disinilah dibutuhkan kedewasaan para pemimpin karena proses demokrasi berorientasi pada kemenangan.

Makassarinside.com, Makassar — Video viral 15 camat di Makassar yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dianggap sebagai angin lalu. Bukan rahasia lagi, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada petahana sangat jarang ditindak sesuai aturan.

Pengamat Pemerintahan dari Universitas Negeri Bosowa (Unibos) Makassar, Arif Wicaksono mengatakan, pemberian sanksi bagi ASN yang tidak netral sangat sulit. Komisi pembina ASN tidak pernah memberikan sanksi yang pantas kepada mereka yang bermain-main dan tidak netral dalam pemilu.

Dia menilai selama ini ada benturan kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Kepala Daerah, cenderung memanfaatkan keberadaan ASN, dan sebaliknya ASN juga  memanfaatkan situasi tersebut. Sebab mereka khawatir jabatannya akan goyah pasca pemilu jika tidak memberikan dukungan. “Mereka sudah memprediksi sehingga condong mendukung salah satu capres,” katanya, Selasa (26/2/2019).

Diketahui, beberapa kasus ketidaknetralan ASN muncul belakangan ini. Muncul juga dugaan pelanggaran 35 kepala daerah dan wakilnya di Jawa Tengah bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Oleh Bawaslu, mereka hanya melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemda sehingga sanksinya diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Namun, sebelum rekomendasi pemberian sanksi diberikan ke Kemendagri, Tjahjo sudah menyatakan mereka tidak melanggar.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here