Oleh: Hari Santosa/ Mukhlis |
Masjid, selain sebagai rumah ibadah bagi umat Islam, juga menjadi pusat pendidikan, syiar dan dakwah, serta peradaban Islam yang berlandaskan pada Alquran dan hadis.
Indonesiainside.id, Denpasar – Menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, masjid menjadi salah satu perhatian oleh banyak pihak agar bebas dari kegiatan politik. Selain penyebaran spanduk agar masjid terbebas dari kegiatan politik praktis, para takmir di daerah juga diimbau agar menolak kegiatan berbau kampanye.
Salah satunya di Denpasar, Bali. Para takmir masjid dan musholla se-Kota Denpasar berkumpul dalam Silaturahmi Kamtibmas menjelang pilpres dan pileg di Gedung Serbaguna Polresta Denpasar.
“Masjid adalah tempat suci dan tidak boleh dipergunakan sebagai kegiatan kampanye. Ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan semuanya harus mentaati peraturan yang berlaku,” kata Kapolresta Denpasar Kombes Ruddi Setiawan.
Mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali itu meminta para takmir masjid maupun tokoh masyarakat agar tidak memfasilitasi pihak-pihak yang ingin berkampanye di setiap rumah ibadah.
Selain menyerukan larangan kampanye di rumah ibadah, Ruddi Setiawan juga mengajak tokoh masyarakat untuk menangkal paham radikalisme, intoleransi, dan penyebaran berita bohong alias hoaks.
“Mari bersama-sama tingkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang berniat mengganti ideologi bangsa. Saya juga imbau masyarakat jangan sampai terhasut dengan berita hoaks yang bisa menimbulkan persatuan dalam keberagamaan serta kesatuan bangsa terpecah belah,” ungkapnya.
Sekretaris MUI Kota Denpasar Ashari Muslih juga mengajak para takmir masjid menjaga lingkungan masing-masing agar pelaksanaan pileg dan pilpres berjalan aman dan kondusif. “Kami umat Islam selalu memegang prinsip perbedaan dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pemilu perbedaan hanya terjadi di bilik suara dan setelah keluar dari bilik suara tetap memegang rasa persatuan dan kesatuan,”ujarnya.
Pemandangan berbeda terjadi di Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/3). Ratusan umat Islam dari berbagai ormas bergerak dari Masjid Raya Al Mashun Medan dan bergerak menuju DPRD Sumut. Mereka menuntut netralitas aparat kepolisian menjelang Pemilu 2019.
“Kita menduga ada perilaku-perilaku pihak tertentu sudah berpihak kepada paslon tertentu. Oleh sebab itu dalam aksi ini kita meminta ASN, Polri dan TNI untuk dapat bersikap netral agar tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan,” kata Indra Suheri, salah satu pimpinan aksi.
Di Semarang, Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan kebebasan pilihan masyarakat merupakan hak dasar yang harus diberikan.
“Ingat, penyelenggaraan pemilu bukan panitia pengukuhan kembali petahana. Karena itu penyelenggara harus berpihak pada pemilih, bukan kepada kontestan atau petahana,’’ kata Sudirman Said dalam pertemuan dengan relawan Sedulur Sudirman Said, di Brebes, Sabtu (9/3).
Sudirman Said mengaku mendapat laporan di banyak tempat perihal kampanye capres dan cawapres nomor urut 02 dihalang-halangi.
Kepada aparat kemanan, Sudirman meminta untuk netral. Tujuannya agar rakyat merasa terlindungi. Aparat keamanan dinilai bukan pelindung petahana, atau pelindung pemilih petahana. Aparat bukan pula musuh para pendukung capres penantang.
Sudirman menyampaikan, tentara, polisi, aparat kemanan, petugas intelejen dibiayai uang rakyat, disekolahkan dengan uang rakyat, dan digaji dengan uang rakyat. ‘’Maka tugas mereka adalah melindungi rakyat. Seluruh rakyat tanpa kecuali,’’ ujarnya. (Aza/Ari/INI Network)
