Buruh Inginkan Ada Jaminan Pesangon

Oleh: Jee Jaini

Indonesiainside.id, SURABAYA – Demo buruh yang berlangsung di DPRD Jatim berlangsung aman, Rabu (2/10). Meski ribuan massa buruh tumplek blek di depan, suasananya kondusif.

Buruh yang tergabung dalam sejumlah federasi serikat pekerja menyampaikan empat tuntutan yang ditulis di spanduk, poster dan selebaran. Empat tuntutan itu adalah menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, cabut Permenaker Nomor 11 Tahun 2019, cabut Kepmenaker 228 Tahun 2019 dan mendesak pengesahan Perda Jatim tentang jaminan pesangon.

“Raperda Jatim tentang jaminan pesangon sudah dikabulkan, ini merupakan kado buat kita,” kata salah satu orator demo, Pujianto.

Sedangkan Perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Jazuli mengatakan tuntutan perda tersebut harus mengatur kompensasi uang yang dihitung sejak awal hubungan kerja sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, aturan itu memang sudah diatur dalam undang-undang.

“Ttapi pelaksanaan di lapangan belum terjadi, buruh yang di PHK tidak ada kepastian pesangon, akhirnya dibawa ke pengadilan hubungan industrial atau dinas tenaga kerja,” ungkapnya.

Di sisi lain mereka menuntut agar pemerintah memberikan sanksi bagi badan usaha yang tak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu mereka menolak kenaikan iuran BPJS.

“Tidak ada satu pun badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya diberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu,” jelasnya.

Ia menyebut, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya, perlu ditingkatkan. (Jee)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here