Buruh Jateng Tolak Kenaikan BPJS dan Tuntut Presiden Revisi PP 78

aksi buruh. Foto: Istimewa

Oleh: Ade Lukmono

Indonesiainside.id, Semarang – Ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (2/10) siang.

Mereka menuntut pemerintah pusat untuk tidak menaikkan biaya iuran BPJS, menolak revisi UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, menagih janji Presiden Jokowi untuk merevisi PP 78 tahun 2017 tentang pengupahan dan menjadikan KHL sebagai acuan upah di Jawa Tengah.

Koordinator aksi, Aulia Hakim mengatakan aksi protes ini digelar di 10 Provinsi serentak. Dia menganggap rencana revisi UU Ketenagakerjaan menekan kesejahteraan buruh.

Pemerintah menilai, revisi UU Ketenagakerjaan adalah untuk menarik investasi ke Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih sejahtera beberapa tahun ke depan. Namun buruh menilai bahwa revisi ini justru berdampak buruk pada buruh yang berpotensi akan tergeser tenaga kerja asing.

“Memang benar Indonesia akan maju. Tapi yang menikmati siapa? Kalau ingin investasi maju, yang direvisi harusnya bukan ketenagakerjaan, melainkan sistem perizinan dan sebagainya yang berhubungan dengan investasi,” paparnya.

Buruh juga menagih janji Presiden Joko Widodo sudah berjanji merevisi PP 78 tentang Pengupahan. Selain itu, isu kenaikan iuran BPJS menjadi keresahan buruh yang menilai bisa mencekik keuangan buruh.

“Tidak ada untungnya iuran BPJS dinaikkan, justru langkah tersebut akan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelola BPJS. Alasan pemerintah bahwa BPJS bangkrut itu sungguh tidak masuk akal,” kata perwakilan buruh lain, Zainudin.

Buruh menuntut Pemprov Jateng dan DPRD Jateng menyuarakan tuntutan ke pemerintah pusat. Selain itu, buruh juga memiliki tuntutan khusus untuk Pemprov Jateng yaitu, menggunakan KHL sebagai acuan upah di Jateng, bukan menggunakan PP 78.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Pemprov Jateng, Sri Puryono yang turun langsung menemui buruh berjanji meneruskan aspirasi buruh Jateng ke pemerintah pusat. Sri didampingi Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Aziz yang juga berjanji menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.

“Terkait tuntutan kawan-kawan buruh untuk Pemprov Jateng, yaitu penggunaan KHL sebagai acuan upah 2020, kami akan usahakan untuk dijadikan Perda,” kata Sri di depan buruh.

Setelah menemui Sekda Jateng dan Wakil Komisi E DPRD Jateng, para buruh membubarkan diri. Aksi berjalan kondusif dan sempat diwarnai pemutaran lagu-lagu serta joget bersama petugas keamanan yang bertugas memfasilitasi aksi.

(Ags)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here