Oleh: Jee Jaini
Indonesiainside.id, SURABAYA – Dalam lima tahun terakhir, sebagian besar anggaran penanganan banjir berasal dari pemerintah pusat. Namun anggaran tersebut kini sudah tidak dikucurkan ke pemerintah daerah. Artinya, kabupaten/kota pun harus survive untuk bisa melakukan penanganan banjir di daerah masing-masing.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Ery Cahyadi mengatakan pihaknya kini harus menentukan skala prioritas. “Sehingga kami harus mengelola sendiri anggaran dan seperti apa penanganannya,” ungkap Ery, Jumat (4/10).
Menurut dia, saat ini anggaran penanganan banjir Kota Surabaya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB ) Rp 1,2 triliun. Dibandingkan kabupaten/kota lain, nilai itu sangat besar. Namun untuk Surabaya, penanganan banjir juga butuh anggaran besar.
Ery Cahyadi mengatakan anggaran Rp 1,2 triliun juga masih akan dibagi untuk kegiatan lain. “Jadi tidak hanya untuk penanganan banjir, namun juga kegiatan pendukung lainnya di bawah pengelolaan DPUPMB,” terangnya.
Dijelaskan, pihaknya hampir tidak mungkin menambah jumlah anggaran. Alasannya, banyak program lain Pemkot Surabaya yang akan terbengkalai.
“Kalau mayoritas anggaran ditarik ke banjir, otomatis tak ada lagi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya,” ujarnya.
Ery menambahkan, untuk menyelesaikan masalah banjir akan ditentukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan. Salah satunya di Benowo, dan Surabaya Barat yang berdekatan dengan Kali Lamong. Kawasan tersebut saat musim hujan menjadi langganan banjir. (Jee)
