Anggaran Pilbup Sidoarjo Rp 61,3 M

Anggaran Pilbup Sidoarjo Rp 61,3 M

Oleh: Jee Jaini

Indonesiainside.id, SIDOARJO – Anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) Sidoarjo lebih mulus dibandingkan Surabaya. Jika di Kota Pahlawan Pemkot Surabaya berani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga anggaran Pilkada belum bisa dicairkan, di Sidoarjo anggaran sudah siap turun.

Ini setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama penyelenggara pemilu menyepakati penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dalam pelaksanaan Pilkada atau Pilbup nanti, anggaran KPU disetujui Rp 61,3 miliar. Sedangkan anggaran Bawaslu disepakati Rp 18,6 miliar.

Ketua KPUD Sidoarjo, Muhammad Iskak mengatakan penandatanganan itu bisa dilakukan setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik pemerintah maupun penyelenggara. “Setelah kami berkomunikasi kembali, ternyata bisa disepakati oleh Pemda,” ujar Iskak.

Ia mengaku penandatanganan sempat tertunda lantaran belum ada titik temu terkait anggaran yang diajukan sebelumnya. KPU sebagai penyelenggara pemilu sempat mengajukan anggaran pelaksanaan pemilu sebanyak Rp 63 miliar.

“Setelah berbagai pertimbangan anggaran menjadi Rp 61 miliar,” katanya.

Namun, dalam kesepakatan tersebut, anggaran tersebut tidak seluruhnya bisa dicairkan pada tahun 2019. Untuk tahun ini, KPUD bakal menerima kucuran anggaran Rp 300 juta. Sisanya, bakal dicairkan pada 2020 mendatang.

“Jadi, nanti ada dua tahap pencairan. Pertama senilai Rp 45 miliar akan dicairkan awal sesuai draf di NPHD saat ini. Sedangkan sisanya dari jumlah total, akan diajukan kembali ke DPRD di tahun 2020. Jadi anggaran tambahan ini nanti kembali dibahas. Tapi Pemda sudah sepakat dengan jumlahnya,” jelas Iskak.

Senada disampaikan Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Mundjid. “Alhamdulillah sudah bisa dilakukan penandatanganan NPHD,” kata Haidar.

Disinggung soal anggaran yang disepakati Pemda, pihaknya mengaku sudah ada kejelasan terkait anggaran tersebut. Meski sebelumnya sempat ada penolakan dikarenakan jumlah.

“Jadi untuk anggaran Bawaslu yang sebelumnya diajukan sebanyak Rp 22 miliar, disepakati Rp 18 miliar lebih,” kata Haidar.

Namun, anggaran yang tertuang dalam draf NPHD 2019, sebanyak Rp 8,6 miliar. Dengan rincian Rp 666 juta akan dicairkan pada 2019 ini. Sedangkan Rp 8 miliar akan dicairkan pada 2020 mendatang,” jelasnya.

Sementara untuk sisanya yakni sebanyak Rp 10 miliar dijanjikan untuk diajukan kembali pada rapat bersama DPRD Sidoarjo di tahun 2020. Anggaran tambahan itu akan diambilkan dari APBD 2020 mendatang. (Jee)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here